Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan perbuatan tercela lain yang dilakukan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
“Dugaan penerimaan gratifikasi itu kami menduga ada penerimaan lainnya yang dilakukan oleh tersangka FAR,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat (6/3/2026).
Budi menyebut, penyidik juga akan mendalami pengelolaan keuangan di PT RNB (Raja Nusantara Berjaya), yang disebut sebagai perusahaan ibu.
Pengecekan ini dilakukan untuk melihat apakah ada penerimaan lain di luar proyek tersebut.
“Apakah ada penerimaan-penerimaan lainnya di luar proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT RNB di sejumlah perangkat daerah,” kata Budi.
“Nah kalau kemarin kan kita paparkan ada sekitar 21 perangkat daerah ya, ada dinas, kemudian ada kecamatan dan puskesmas,” sambungnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus dugaan korupsi, terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3/2026).
Asep mengatakan KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang sudah didapatkan.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” katanya.
Sementara itu, dia mengatakan Fadia Arafiq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK mengumumkan melakukan rangkaian tangkap tangan pada bulan Ramadhan sekaligus merupakan OTT ketujuh pada tahun ini.
KPK mengatakan menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah.
Sementara itu, KPK mengatakan OTT yang menangkap Fadia Arafiq berkaitan dengan pengadaan outsourcing atau tenaga alih daya pada beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Konstruksi Perkaranya
Adapun konstruksi perkaranya, sebagai berikut:
Satu tahun setelah dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2021–2025 dan kembali terpilih untuk periode 2025–2030, ASH, yang merupakan suami Bupati Pekalongan sekaligus anggota DPR RI periode 2024-2029, bersama-sama MSA, selaku anggota DPRD Pekalongan yang juga merupakan anak Bupati, diketahui mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).
PT tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Adapun pada struktur organisasi perusahaan, ASH merupakan komisaris PT RNB. Sementara MSA merupakan Direktur periode 2022-2024. Kemudian, pada 2024, FAR mengganti posisi Direktur PT RNB dari semula MSA menjadi ditempati RUL, yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Bupati.
Sementara FAR yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat/beneficial ownership (BO) dari PT RNB tersebut. Adapun, sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Pekalongan.
Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.
Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.
Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan ‘Perusahaan Ibu’. Sehingga hal itu juga berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Nah ini kemudian terjadinya implikasinya, meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan Ibu. Jadi kalau bahasa simpelnya gini, yang lebih rendah penawarannya yang lebih murah banyak, tapi perusahaan Ibu yang ini, gitu seperti itu. Sehingga hal itu juga berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Akhirnya yang dipilih yang mana? Tadi karena yang pemilik perusahaan itu memiliki kewenangan di situ gitu ya, ada conflict of interest sehingga para perangkat daerah itu akhirnya memilih perusahaan Ibu,” kata Asep Guntur.
Adapun, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS. Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Tapi karena yang minta Ibu, ya tentu pejabat di sana juga atau perangkat di sana perangkat daerah di sana tidak bisa menolak seperti itu,” katanya lagi.
About the Author
